Beda UMK dan UMP dalam Sistem Pengupahan di Indonesia

Posted By The_Mart »

Kamis, 02 Desember 2021

Sebagai pencari kerja dan karyawan, istilah UMR, UMK, dan UMP pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah baru saja menaikkan angka UMP 2022. Meskipun mengalami kenaikan sebesar 1,09%, nyatanya masih banyak buruh yang merasa tidak terima dengan hasil keputusan tersebut.

UMR, UMK dan UMP erat kaitannya dengan sistem penggajian karyawan. Kenaikan dan penetapan upah terbaru selalu menjadi hal yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya. Nah, dalam melakukan penetapan angka pengupahan, pemerintah menggunakan sejumlah skema yang biasa diterapkan.

Pemilihan skema ini nantinya yang akan mempengaruhi besaran upah yang diterima oleh para pekerja. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui skema penetapan upah di Indonesia. Termasuk perbedaan UMR, UMK, dan UMP.

Apa itu UMR?

UMR merupakan kepanjangan dari Upah Minimum Regional. Penetapan angka UMR ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Aturan ini kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa UMR adalah upah minimum yang penetapannya dilakukan oleh gubernur untuk menjadi acuan pendapatan buruh di wilayahnya. Akan tetapi pada dasarnya sejak peraturannya diubah, sistem pengupahan UMR tidak berlaku lagi secara tidak langsung.

Kemudian, UMR ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berdasarkan pada kebutuhan, indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan, kelangsungan perusahaan, upah umum yang berlaku di suatu daerah, kondisi pasar, hingga tingkat perekonomian dan pendapatan per kapita.

Pemerintah menggunakan istilah UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten atau Kota) untuk menggantikan istilah UMR. Hanya saja masih banyak masyarakat yang menggunakan istilah UMR sebagai penyebutan upah suatu daerah.

Perbedaan UMR, UMP, dan UMK

Istilah UMP dan UMK merupakan turunan dari istilah UMR sendiri. Hal ini dikarenakan adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, yang menegaskan bahwa UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP). UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pada dasarnya sebelum istilah UMP dan UMK dikenal luas, semua penyebutan upah menggunakan istilah UMR, baik untuk Tingkat I dan Tingkat II. Lalu apa yang menjadi perbedaannya?

Perlu diketahui, bahwa penetapan UMR Tingkat I atau UMP dilakukan oleh gubernur. Sementara UMR Tingkat II atau UMK dilakukan oleh gubernur yang diusulkan oleh bupati atau wali kota.

Lalu, apa yang terjadi jika suatu kabupaten atau kota belum bisa menetapkan angka UMK? Jika hal ini terjadi, maka gubernur akan menjadikan UMP sebagai acuan untuk pemberian upah di kabupaten atau kota tersebut.

Penghitungan UMP dilakukan dengan menggunakan formula tertentu yang melibatkan perhitungan inflasi year of year dan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun yang sedang berjalan. Sementara UMK dihitung oleh dewan pengupahan kabupaten atau kota yang kemudian akan diberikan kepada bupati atau walikota untuk diusulkan kepada gubernur provinsi setempat.

UMR, UMK, UMP, UMSP dan UMSK

Selain istilah UMR, UMK, dan UMP, ternyata masih ada dua istilah penetapan upah yang perlu kita ketahui yaitu, Upah Minimum Sektoral Provinsi atau disingkat menjadi UMSP, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau disingkat menjadi UMSK.

Istilah UMS berlaku secara sektoral yang dimana setiap sektor akan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Selain itu angka upah dari UMSP tidak boleh rendah dari angka UMP, dan angka UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Penetapan angka dari Upah Minimum Sektoral (UMS) merupakan hasil perundingan dan kesepakatan antara asosiasi perusahaan dan serikat pekerja atau serikat buruh. Hasil dari perundingan tersebut akan diusulkan kepada gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Tenaga Kerja yang nantinya akan ditetapkan sebagai UMSP atau UMSK.

Faktor Pertimbangan dari Penetapan Upah Minimum

Sebelum menaikkan UMP 2022, tentunya pemerintah sudah menghitung matang-matang. Selain itu, penetapan upah minimum juga meliputi beberapa faktor pertimbangan, yaitu:

Sebagai jaring pengaman agar nilai upah tidak merosot di bawah garis kebutuhan hidup minimum.
Sebagai wujud pelaksanaan Pancasila, UUD 45, dan GBHN secara nyata.
Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, tetapi juga turut menjangkau sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dan keluarganya.
Sebagai sebuah upaya pemerataan pendapatan dan proses penumbuhan kelas menengah.
Merupakan indikator perkembangan ekonomi pendapatan per kapita.

UMR dalam Gaji Karyawan

UMR merupakan bagian dari besaran gaji minimum yang harus dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Berdasarkan Pasal 41 PP Pengupahan, UMR adalah upah minimum yang bisa terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Dalam undang-undang disebutkan bahwa karyawan menerima sebesar minimal 75% gaji pokok dan 25% tunjangan tetap. Diambil contoh untuk UMP 2022 DKI Jakarta sebesar Rp4.453.935,00. Maka dalam pembagiannya, seorang karyawan akan mendapatkan Rp3.340.451,00 untuk gaji pokok dan Rp1.113.483,00 untuk tunjangan tetap.

Penetapan UMR, UMK dan UMP juga harus dipatuhi oleh perusahaan untuk menggaji karyawannya. Jika tidak, perusahaan tersebut bisa mendapatkan sanksi pidana kurungan maupun denda.

Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan jika ada perusahaan yang tidak bisa membayar karyawannya sesuai dengan angka UMR, UMK, dan UMP yang berlaku. Nah, jika hal itu terjadi, maka perusahaan harus mengajukan penangguhan kepada gubernur setempat.

Nantinya, gubernur bisa menolak atau menyetujui penangguhan tersebut dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) khusus bagi perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu perusahaan juga harus mematuhi nominal yang sudah ditetapkan dalam SK. Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi.

Pada dasarnya, upah minimum bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pelamar dan perekrut. Hal ini tentunya berkaitan dengan ketentuan besaran upah tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, setiap perjanjian yang menetapkan upah lebih rendah dari UMP, maka kesepakatan tersebut dianggap batal.

Jika kamu sebagai karyawan merasa tidak digaji secara adil dan tidak sesuai dengan angka UMR, UMK, dan UMP yang berlaku, maka kamu bisa mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Prosedur penyelesaian masalah ini diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Adapun langkah-langkah yang bisa diajukan oleh karyawan adalah sebagai berikut:

Karyawan dapat mengajukan perundingan bipartit antara perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan. Perundingan ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan secara musyawarah dan mufakat.
Apabila melewati tenggat waktu 30 hari dan kesepakatan antara dua belah pihak belum terwujud, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perundingan tripartit. Perundingan ini dilakukan oleh perwakilan karyawan dan pemilik perusahaan dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan sebagai mediator. Nantinya karyawan harus menampilkan bukti-bukti yang konkrit dan bukti bahwa perundingan bipartit sudah dilakukan namun belum mencapai hasil yang baik.
Apabila setelah perundingan tripartit belum juga mencapai hasil yang memuaskan, maka langkah selanjutnya adalah menempuh jalur peradilan. Salah satu pihak bisa mengajukan masalah ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan jalur hukum akan ditempuh dengan sidang di pengadilan.

Itulah penjelasan tentang perbedaan UMR, UMK, dan UMP. Semoga kamu tidak bingung lagi ya! Untuk kamu yang sedang mencari kerja, bisa cek aplikasi KitaLulus. Di Aplikasi ini kamu akan menemukan banyak lowongan pekerjaan yang mungkin cocok dengan passion dan bidang yang kamu suka.

LOEKITAS.